Kota Kreatif, Untuk Apa?

2018 rakornasICCN tita.007.jpg

Gelar untuk Kota

Tulisan ini tentu saja berniat membahas Bandung, kota yang makin hari makin dilekati beragam predikat. Sebut saja, mungkin ada, di antara yang berikut ini: Kota Pelajar, Kota Cerdas, Kota Ramah Anak, Kota Ramah Manula, Kota Berkelanjutan, Kota Bebas Korupsi, dan yang kita angkat sekarang, Kota Kreatif. Label-label itu bukan hal baru, dan tidak untuk dipertentangkan. Tapi mungkin akan berbeda, bila ternyata ada “label” yang bukan diterakan begitu saja sebagai julukan, tanda apresiasi, atau penghargaan; yang (se)sekali diberikan, dibanggakan, masuk arsip, lalu selesai. Tidak ada konsekuensi apa-apa setelahnya, selain publikasi yang baik dan benar. Namun ada juga “label” yang tidak bisa ditunggu dengan berpangku tangan. Untuk memperolehnya, harus melalui proses yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan ketika berhasil, “label” ini pun bukan menjadi “hadiah di akhir”, melainkan sebuah “komitmen di awal” yang harus ditindak-lanjuti sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Gelar sebagai “Kota Kreatif” bagi Bandung ini salah satu contohnya. Seperti halnya julukan untuk kota-kota lain, gelar ini pun muncul berdasarkan reputasi dan sejarah perkembangan Kota Bandung. Namun sejak “kreativitas” menjadi buzzword, terutama di era akselerasi peran ekonomi kreatif seperti saat ini, Bandung sebagai “Kota Kreatif”, apalagi sebagai “Kota Desain” dalam Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO (UNESCO Creative Cities Network/ UCCN) pun menjadi hal yang seharusnya dicermati dan ditindak-lanjuti dengan lebih serius.

 

Jejaring Kota-kota Kreatif UNESCO 

Nah, sebelum membahas jauh tentang gelar Kota Desain untuk Bandung, kita ulas dulu sedikit, kenapa UNESCO, sebuah badan dunia yang biasanya fokus pada perkara budaya, pusaka, dan pendidikan, jadi sibuk dengan “kota kreatif”? Secara umum, kota memang menjadi sorotan dunia, sebab:

  • PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 70% warga dunia akan hidup di perkotaan
  • Menurut PBB, kota merupakan sebuah entitas tingkat pemerintahan yang paling fleksibel, yang paling mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan masa kini seperti Perubahan Iklim, Perpindahan Massal Populasi, dsb.
  • Seluruh kota di dunia, di mana pun ia berada dan bagaimana pun bentuknya, telah bersepakat untuk menjawab 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dan menjalankan New Urban Agenda

Berdasarkan hal-hal tersebut, ditambah dengan kecenderungan kota-kota kini untuk bertahan dan berkembang dengan mengandalkan sumber daya cipta dan potensi kreativitas warganya (beralih dari sumber daya alam dan mineral yang telah menyusut drastis), sejak 2004 UNESCO mencanangkan Jejaring Kota-kota Kreatif (UNESCO Creative Cities Network/ UCCN) untuk mempromosikan kerja sama antara kota-kota yang telah mengidentifikasi kreativitas sebagai faktor strategis untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini terdapat 180 kota anggota UCCN dari 72 negara, dalam 7 (tujuh) bidang kreatif: Crafts & Folk Art, Desain, Film, Gastronomi, Literatur, Musik, dan Media Arts. Kota-kota ini adalah yang telah memiliki komitmen untuk saling bekerja sama untuk sebuah tujuan bersama: menempatkan kreativitas dan industri berbasis budaya di inti perencanaan pembangunan di tingkat lokal, serta secara aktif bekerja sama di tingkat internasional.

Bandung, yang telah tergabung sebagai Kota Desain UCCN sejak 11 Desember 2015 (setelah berproses selama 3 tahun, sejak 2012), dengan sendirinya juga telah berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama tersebut — terutama melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan seluruh segmen pemangku kepentingan kota: pemerintah, komunitas, sektor swasta, dll.

Informasi lebih lanjut mengenai UCCN dapat diakses di https://en.unesco.org/creative-cities/home.

Menjadi “Kota Kreatif”

Karena sudah pernah dibahas di tulisan-tulisan terdahulu (termasuk beberapa artikel di Harian Pikiran Rakyat) mengenai proses pengajuan Bandung untuk bergabung dalam UCCN, tidak akan kita ulang di sini secara mendetail.

Yang lebih menarik sekarang adalah, kota/kabupaten lain di Indonesia pun sebenarnya sedang menggeliat bangun dan mulai bergerak untuk mengarahkan andalan pembangunannya pada potensi SDM kreatif. Pertanyaannya, apakah pergeseran ini mudah dilakukan? Siapa saja yang harus berperan dalam keputusan ini? Mulai kapan kota/kabupaten memutuskan hal ini?

Hal menarik lain, yang juga tidak boleh luput, adalah gejala bahwa gerakan ini sebagian besar dimotori oleh komunitas, secara bottom-up, dengan skala dukungan yang sangat bervariasi dari pemerintah masing-masing. Tantangannya, bagaimana komunitas dapat meyakinkan pemerintah (sebagai salah satu stakeholder utama kota) bahwa potensi kreativitas dapat menjadi strategi pembangunan kota? Dukungan macam apa yang diperlukan oleh komunitas agar gerakannya berdampak signifikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan pasti masih jauh lebih banyak lagi, akan menjadi dasar penentuan strategi pembangunan kota/kabupaten, dan akan menampakkan hasil nyata bila terdapat kerja sama yang optimal dan proporsional antara seluruh segmen stakeholders kota.

Di saat tercapainya konsensus mengenai pemanfaatan potensi kreatif sebagai strategi pembangunan ini lah, sebuah kota/kabupaten siap untuk mengeksplorasi lebih lanjut predikatnya sebagai “kota/kabupaten kreatif”. Jangan sampai hanya menjadi sebuah status “kosong” yang kurang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kota/kabupaten, namun terpaksa “ada” untuk dapat memenuhi syarat memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat.

==========

Berikut ini beberapa point yang menjadi catatan bagi Kota Bandung, yang mungkin juga dapat bermanfaat bagi kota/kabupaten kreatif lain, atau kota/kabupaten yang sedang dalam proses menuju predikat “kreatif”:

1. Kenali diri sendiri

Hal terbaik adalah bila kita dapat mengenali diri sendiri. Di tahun 2008 Bandung memulai dengan identifikasi 2V2P (Values, Vision, Personality, Positioning), yang kemudian menjadi dasar city branding Bandung sebagai kota kreatif, beserta visualisasinya [.bdg] yang kita kenal hingga kini. Hal ini akan memudahkan kita untuk menyatakan keunikan dan keunggulan yang kita miliki, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain (bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia dan bahkan dunia) dengan kondisi atau potensi sejenis. Proses ini menyenangkan, biarkan berjalan secara organik, dan akan mencapai hasil yang cukup tajam bila melibatkan orang-orang dengan wawasan luas, visioner, resourceful, dan handal dalam bidang profesinya masing-masing; serta — dan ini yang terpenting — sedapat mungkin kita identifikasi karakter dan potensi kita sendiri, tanpa perlu menunggu diputuskan oleh orang lain. “We have to create our own narration,” mengutip Hammad Albalawi, Outreach Manager of the General Entertainment Authority (GEA) of Saudi Arabia, salah satu narasumber yang saya moderatori dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) Preparatory Meeting yang diselenggarakan oleh BEKRAF dan Kemenlu di Jakarta bulan lalu.

2. Data, data, data

Langkah berikutnya tentu saja adalah meyakinkan seluruh pihak pemangku kepentingan kota, bahwa potensi kreatif (unggulan) kota dapat menjadi andalan bagi strategi pembangunan berkelanjutan kota. Yang paling ampuh untuk melakukan hal ini adalah ketersediaan data, disertai analisa yang jitu. Bandung memulai argumennya dalam dossier-nya untuk UCCN dilengkapi dengan berbagai penelitian, lalu dilanjutkan sebagai riset-riset mandiri, antara lain:

  • hasil Studi Input/Output industri kreatif di Bandung atas inisiatif komunitas (data: sub-sektor industri kreatif yang paling berkontribusi pada pendapatan daerah),
  • hasil analisa beragam Indikator Kota Kreatif, termasuk 10 Prinsip Kota Kreatif dari Indonesia Creative Cities Network/ICCN (data: sub-sektor yang paling dominan, kelengkapan elemen ekosistem ekonomi kreatif, dsb.),
  • hasil pemetaan pelaku 16 sub-sektor industri kreatif di 30 kecamatan Kota Bandung dari Bagian Ekonomi Pemkot Bandung (data: sebaran pelaku, rantai nilai, dsb.),
  • hasil identifikasi dan pendalaman pelaku sub-sektor industri kreatif unggulan tingkat kecamatan dari program penelitian di perguruan tinggi (data: overview SWOT sub-sektor, hulu-hilir sub-sektor industri kreatif, dsb.),
  • hasil rumusan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Komite Ekraf.bdg (data: peta jalan, program kerja, dsb.),
  • hasil FGD & workshop Bandung Kota Desain 2045 dalam event Bandung Design Biennale (data: rekomendasi dari tiap segmen stakeholder, dsb.),
  • dan lain-lain.

Sejak dimulainya pada sekitar tahun 2012, keseluruhan riset yang saling terkait ini digarap dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun — hingga akhirnya terdapat keputusan dan terjadi pengukuhan terhadap sub-sektor pilihan Kota Bandung, yaitu Desain. Keputusan dan hasil diagnosa ini tidak mungkin diperoleh dalam waktu 2-3 hari saja; tidak bisa secara instan, apalagi jika hasilnya mempengaruhi hajat hidup sebagian besar pelaku industri kreatif dan stakeholders sektor ekonomi kreatif di kota/kabupaten tersebut.

3. Komitmen

UCCN memang bukan satu-satunya pihak yang memiliki indikator kota kreatif; namun indikator UCCN seharusnya telah tervalidasi secara global. Nah, bagaimana Bandung dapat “menonjol” dalam aplikasinya? Karena mengejar kualitas “Desain” seperti yang telah dimiliki oleh Kota-kota Desain yang telah lebih dulu bergabung dalam UCCN adalah mustahil. Bandung kemudian menawarkan sebuah sudut pandang lain mengenai “Kota Desain”, yang lebih sesuai dengan karakter Bandung (selain dengan 2V2P, juga dengan formula People-Place-Ideas), yang ternyata diterima oleh UNESCO, sehingga Bandung dapat bergabung dalam UCCN sebagai satu-satunya kota dari Asia Tenggara (selain Singapura) yang berhasil menjadi Kota Desain UNESCO.

Meskipun bergabung dalam UCCN sebagai Kota Desain, kegiatan dan kolaborasi yang telah dilakukan Bandung tidak hanya dalam bidang desain, namun juga dalam bidang-bidang lain, sesuai dengan UCCN Mission Statement. Bandung telah bekerja sama dengan Santos (Kota Film di Brasil) dalam menyelenggarkaan Santos-Bandung Film Festival; juga dengan Bologna (Kota Musik di Italia) dalam mengampu UNESCO Training Event di World Urban Forum ke-9. Kini, Bandung diminta Kota Casablanca (Maroko) untuk mendampingi mereka dalam proses pengajuan untuk bergabung dalam UCCN.

Hal-hal tersebut terjadi dan berjalan hampir dengan sendirinya, ketika Bandung terus berupaya secara konsisten memenuhi komitmennya untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan SDGs 2030 (pertanyaan utamanya adalah: bagaimana kreativitas, khususnya dalam bidang Desain, dapat menjawab 17 isu SDGs?).

Intinya, dengan berpegang teguh pada komitmen bersama dan menjalankannya dengan kesungguhan, peluang akan terus hadir, sehingga kita harus selalu bersiap untuk menyambut dan mengambil manfaat dari semuanya.

 

==========

[catatan samping]

  1. Identifikasi sub-sektor industri kreatif unggulan bagi suatu kota/kabupaten tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan penelitian yang menyeluruh, berdasarkan parameter yang jelas dan relevan bagi kota/kabupaten terkait. Penentuannya pun harus melibatkan stakeholders lokal, hingga memperoleh konsensus dan kesepakatan bersama.
  2. Adalah wajar bila dalam menyalurkan fasilitas/ bantuan bagi sebuah kota/kabupaten, pemerintah mensyaratkan adanya identifikasi sub-sektor unggulan terlebih dahulu, agar dapat lebih tepat sasaran dan berdampak efektif. Sehingga memang perlu ada sebuah mekanisme penyaluran fasilitas, dengan prosedur yang benar, teruji dan terukur, dan dapat berlaku bagi berbagai kondisi kota/kabupaten di Indonesia.
  3. Mekanisme tersebut harus memberlakukan proses kajian dalam durasi waktu yang realistis, dengan juga mempersiapkan dukungan selama proses berlangsung, bila diperlukan oleh kota/kabupaten terkait. Mekanisme yang ada sekarang secara umum adalah: (1) pengisian borang (proposal/ formulir data) oleh kota/kabupaten – (2) permohonan uji petik – (3) pelaksanaan uji petik dan assessment – (4) penyusunan berita acara yang memuat hasil diagnosa sub-sektor unggulan untuk kota/kabupaten terkait – (5) kesepakatan berita acara oleh pemda dan stakeholders kota/kabupaten – (6) penyaluran fasilitas/ bantuan sesuai dengan sub-sektor terpilih (sebagai prioritas) dan syarat-syarat lain yang telah dipenuhi.
  4. Adalah tidak wajar apabila yang terjadi berupa: penyaluran fasilitas/ bantuan (6) terlebih dahulu, baru diikuti oleh assessment (3) dan berita acara (4) yang hasil analisanya sengaja dibuat sesuai dengan sub-sektor yang mendapatkan bantuan; apalagi bila identifikasi sub-sektor tersebut ditentukan tanpa konsensus, dan tanpa melalui proses riset/ kajian yang menyeluruh.
Advertisements

Dominasi Fast Fashion sebagai Pemicu Peningkatan Karbon

Amelinda Alysia Anette (27116016)

Banyak dari kita menyadari runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013 di Bangladesh menewaskan hampir 1134 nyawa. Keruntuhan kondisi kerja pabrik dan industri ‘fast fashion’ memicu perhatian dan menjadi sorotan media secara global. Upah dan kondisi kerja bagi buruh yang membuat pakaian masyarakat luas adalah salah satu dari factor motivasi terbesar dalam berbelanja secara lebih etis. Namun, masalah etika yang penting untuk diperhatikan adalah pertimbangan terhadap carbon footprint yang berdampak besar pada lingkungan.

Persebaran kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang diimplementasikan secara global saat ini telah memlahirkan sebuah fenomena yang memicu melesatnya peningkatan carbon footprint dunia. Kapitalisme mengkonstruksikan paradigma dunia terhadap budaya konsumerisme sebagai suatu hal yang lumrah. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang yang mereka tidak butuhkan, terutama dalam sektor pakaian yang terus mengalami pergantian tren dan gaya.

Akan tetapi, budaya konsumerisme terhadap aspek pakaian di masa kini banyak dikritisi oleh para aktivis buruh sebagai suatu fenomena “fast fashion”, di mana tren pakaian yang terus berganti memicu masyarakat untuk lebih konsumtif dan terus membeli pakaian, meski di saat mereka tidak membutuhkannya sekalipun. Mayoritas pola konsumerisme para pecinta gaya pakaian pun hanya mementingkan tren dan harga pakaian yang semurah mungkin.

Apa yang kita kenakan menampakkan salah satu faktor dampak terbesar pada lingkungan dan industri global dan dapat dinyatakan bahwa fashion merupakan salah satu pencemar terbesar di dunia. Keberadaan beragam rantai pasokan bahan baku, produksi, manufaktur, pengiriman, dan ritel yang ikut berkontribusi dalam pembentukan pakaian. Besarnya rantai yang saling terkait ini melaksanakan persebaran terhadap banyak garmen, hampir mustahil untuk menghitung ulang carbon footprint yang tepat dalam kasus ini. Namun dampak dari industri fashion terhadap lingkungan yang sebegitu besar, hal ini sulit untuk diabaikan.

Dalam produksi pakaian, bahkan katun organik yang sering dipandang sebagai salah satu pilihan yang paling etis dapat memerlukan lebih dari 5000 galon air dalam pengolahan kapas sehingga cukup untuk memproduksi sepasang t-shirt dan celana. Walaupun serat sintetis dapat intensif untuk menanggulangi permasalahan konsumsi air secara berlebihan, namun material ini serta proses pencelupan warna secara kimiawi menyebabkan polusi selama proses manufaktur.

Globalisasi juga menyimpulkan bahwa pakaian cenderung melakukan perjalanan di seluruh dunia pada kapal yang didukung oleh bahan bakar fosil, juga adanya dampak pada lingkungan dari proses pencucian yang berujung disposal dari pakaian-pakaian tersebut. Dengan kecepatan yang berlebih pada produksi pakaian sekali pakai, fast fashion menyediakan tren runway dalam harga yang rendah diikuti dengan meningkatnya demand pasar juga tentunya mempercepat emisi karbon. Hal ini memicu perekonomian yang tidak seimbang dan peningkatan pemanasan global karena tingkat produksi yang dihasilkan.

Akhir kata, meskipun industri fashion tidak dapat diperbaiki secara instan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memperbaiki dan mengurangi perputaran siklus carbon footprint yang sedang mendominasi di dunia masa kini. Hanya dengan memperpanjang umur pakaian selama 3 bulan aktif dapat membantu mengurangi limbah, pemanfaatan air, dan carbon footprint hingga paling banyaknya 10% dari apa yang sedang terjadi. Salah satu hal sederhana yang juga bisa kita lakukan untuk mencegah ketidakadilan pada buruh industri pakaian ini terjadi adalah dengan mengasah kepekaan kita terhadap latar belakang perusahaan dari pakaian bermerek yang akan kita beli.

Banyak merek slow fashion yang membuat pakaian etis yang lebih terjangkau yang juga menjaga kesejahteraan para buruh pekerja. Lebih dari sekedar mengikuti tren, pakaian yang digunakan harus dipandang sebagai perwujudan prinsip setiap individu. Sebagai konsumen, masyarakat mampu membangun kesadaran yang lebih baik terhadap masalah ini dengan menyesuaikan pilihan konsumsi dengan pengetahuan mengenai realitas kesejahteraan buruh industri dan peningkatan karbon di seluruh dunia. Dengan harapan masyarakat dapat lebih peka dalam menciptakan dampak postif kepada dunia.

Design Thinking workshop: urban mobility

DAbdg putihWe plan to hold DesignAction.bdg, an international conference/workshop on Design Thinking, but not all of us have a design background, nor are familiar with conventional design process, and most of us have never experienced Design Thinking approach. Therefore, as one of the pre-events that precede DesignAction.bdg, we held an internal workshop on Design Thinking, by inviting Amelia Hendra (ex-IDEO Shanghai) to be the facilitator. This workshop consisted of an introduction about Design Thinking, then an exercise to use the method within the context of urban mobility issues. It is like doing a simulation of the actual DesignAction.bdg event in a smaller scale.

image

Day One: introduction

The workshop was held on April 5-6, 2013, attended by about 30 participants. In the first day, Amelia introduced herself. It helped that she was born in Indonesia (originally from Pontianak, West Kalimantan), so Indonesian language was used the whole time. During this workshop, she was assisted by Adi Panuntun, founder of Sembilan Matahari and co-founder of Bandung Creative City Forum (BCCF), a movie maker/ video mapping creator who pursued his study in Design Thinking at Northumbria University, UK. The participants are organizing members of/ contributors to DesignAction.bdg event that came from different backgrounds and communities in Bandung, such as Riset Indie, Labtek Indie, Sahabat Kota, Vidour, GrowBox, Sembilan Matahari, KreativeLab, Fight.BDG, ITB (from School of Business and Management, Faculty of Art and Design, and Architecture Department) and UNPAR. Amelia proceeded with giving an overview about Design Thinking method and examples. The participants came up with questions, whether the Design Thinking phases should start from a certain point or if it can be started anywhere, about “extreme users”, and discussed the importance of “reframing”, since this is practically the most important skill required in the process. Lunchtime was filled with a documentary video about Curitiba, which inspires us all: that with few resources we should still be able to move and make changes. The day ended with an assignment that required the participants to break into groups and started a fieldwork: Understanding urban mobility through the lens of Bandung. The participants should map out design challenges: map out key stakeholders, list out interview questions, and divide tasks with team members.

(c)AmeliaHendra2013

(c)AmeliaHendra2013

1 Observe & Understand: Not only about being creative | But also about being empathetic

2 Reframe: Does not start with the answers | But about asking the right questions

3 Ideate: Not only for designers | But also for problem solvers and optimists

4 Prototype: Not only about designing and thinking | But also making, learning, and sharing

5 Co-design: Not only about perfection | But also about perspectives

Processing ideas

Processing ideas

In the second day, the process was continued and completed, up to prototyping and sharing phases. There were four groups, each took a different focus: angkot (a public minibus that serves as a public transportation method that dominates Bandung), pedestrian, DAMRI (city bus) and PKL (mobile food vendors that often cover a parcel of roads and sidewalks). As a closing, each group presented their findings and solutions, all in role-playing, and it was obvious from this phase that everyone enjoyed the workshop. It was a pleasant way to identify actual Bandung mobility problems from different viewpoints, to exercise all forms of creativity and to come up with recommendations that might be solutions for the problems.

The groups proposed products, systems, programs and activities that might release some burden related to mobility and traffic, at different scales. Some might need conventional way of infrastructure improvements, but most could actually be implemented without requiring substantial financial capital and complex bureaucracy, and could be succeeded as long as networks and collaboration among local people and communities are available.

An impression from a participant (Ronaldiaz from Agritektur): Collaboration is an important key point, since this workshop was joined by people with multidisciplinary background. If one participant from each discipline could contribute one solution from his/her field, by collaborating we would be able to give a comprehensive solution. The power of collaboration is indeed frightening!

Thanks to Amelia and everyone involved in the workshop! We had fun – a productive kind of fun – which what we of young productive age actually need, to be able to respond innovatively to endless problems faced by our urban environment.

The results of the four groups were all presented at the next Pre-Event of DesignAction.bdg, PechaKuchaNight.BDG that was held on Sunday evening, 26 May 2013.

Pedestrian team

Pedestrian team

Angkot team at work

Angkot team at work

DAMRI team

DAMRI team

Amelia closing the workshop

Amelia closing the workshop

Amelia assisting a group

Amelia assisting a group

Vetiver Root (Garut)

The vetiver root industry in Garut, West Java, always produces an abundant of waste, after the roots are pressed for oil. The pile of roots, if not burned immediately, would rot and cause unpleasant sights and smells. A research to make use of the material was conducted by pressing the material and forming it into desired shapes, in order to make functional products.

Vetiver root in Garut

Mendong (Tasikmalaya)

Mendong material, a variety of grass that grows in abundant in Tasikmalaya, West Java, has been woven into mats for generations. However, its industry grew stagnant, due to the absence of product development and quality improvement. A team of design researchers from ITB took this matter into account and provided a number of the following solutions: training in dyeing techniques, colors and patterns improvements, as well as innovative applications of mendong mats into three-dimensional products. Moreover, the team also designed a manual weaving tool, as an improvement of the old variety, in order to improve production efficiency and capacity.

Mendong in Tasikmalaya